Sabtu, 04 April 2015

BAB 4 MEKSIKO DAN JEPANG



MEKSIKO
Meksiko mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1810, dan diakui merdeka oleh spanyol melalui perjanjian pada tahun 1821. Meksiko adalah Negara dengan penduduk berbahasa spanyol terbanyak di dunia dan Negara dengan populasi terbesar kedua di amerika latin. Meksiko memilik free-market ekonomi yang besar. Perusahaan milik pemerintah atau yang dikontrol perusahaan menguasai industri perminyakan dan sarana umum, sedangkan perusahaan swata mendominasi pabrik, konstruksi, tambang, hiburan, serta industri pelayanan. Walaupun stok pasar meksiko merupakan yang kedua terbesar di amerika latin, hal tersebut masih relative sedikit jika meruntut pada standar dunia, karna banyak firma lebih memilih untuk meningkatkan modal melalut utang daripada ekuitas. Meksiko merunut pada IASB (International Accounting Standars Board) sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang muncul.

Regulasi dan pelaksanaan akuntansi
Pengaturan standarisasi akuntansi di meksiko menggunakan pendekatan system inggris-amerika atau anglo-saxon, daripada pendekatan eropa continental. Proses pengaturan standarisasinya berkembang dengan baik. Sebelum standarisasinya diputuskan, dokumen yang diajukan ditampilkan untuk dikaji ulang dan diberi tanggapan oleh publik. Standar akuntansi dianggap berwenang oleh pemerintah, dan diakui secara khusus oleh national banking and securities commision yang meregulasikan Mexican stock exchange. Prinsip akuntansi meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil, serta dapat diaplikasikan di semua bidang bisnis.
Semua perusahaan yang berada di bawah hukum meksiko harus menunjuk minimal satu auditor berwenang untuk melapor pada para pemegang saham terkait laporan keuangan tahunan. Perusahaan atau usaha gabungan yang memenuhi persyaratan harus memeriksa juga laporan pajaknya setiap tahun dengan departemen audit pajak federal dari kementrian keuangan. Laporan tersebut sudah termasuk laporan keuangan yang telah di audit, jadwal tambahan, serta laporan auditor yang menyatakan tidak adanya permasalahan mengenai perpajakan selama pemeriksaan. Tahap akhir, perusahaan yang telah terdaftar dalam Mexican stock exchange harus melaporkan pula laporan keuangan gabungan yang diaudit oleh akuntan public dari meksiko, baik pada Mexican stock exchange maupun national banking and securities commission

Laporan Keuangan
Tahun fiscal perusahaan di meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus dipersiapkan antara lain :
1.      Neraca
2.      Laporan laba rugi
3.      Laporan perubahan ekuitas pemegang saham
4.      Laporan perubahan posisi keuangan
5.      Catatan
Laporan keuangan harus disesuaikan terhadap inflasi. Efek penyesuaian tersebut ditunjukkan pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham yang sama dengan laporan arus kas serta terbagi ke dalam aktifitas operasional, investasi dan keuangan. Bagian yang melengkapi laporan atas perubahan posisi keuangan yaitu antara lain :
a.       Kebijakan akuntansi pada perusahaan
b.      Ketersediaan materiel
c.       Komitmen untuk pembelian saham substansial atau dibawah hak kontrak
d.      Penjelasan mendetail mengenai utang jangka panjang dan kurs mata uang asing
e.       Batasan deviden
f.       Jaminan
g.      Rencana pension pegawai
h.      Transaksi dengan perusahaan sejawat
i.        Pajak

Patokan Akuntansi
Akuntansi tingkat harga umum telah digunakan meksiko. Harga perolehan dari asset non moneter disajikan ulang dalam peso terhadap kekuatan pembelian saat ini. Keuntungan atau kerugian yang didapatkan karena menahan asset moneter dan uatang dimasukkan sebagai pendapatan periode berjalan, akan tetapi pengaruh penyajian ulang tersebut adalah pada ekuitas pemegang saham. Asset berwujud akan didepresiasi berdasarkan masa manfaat/kegunaannya. Asset tidak berwujud diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya (biasanya tidak lebih dari 20 tahun) kecuali manfaatnya tidak terbatas, dimana kasusnya tidak diamortisasi melainkan bergantung pada tes penurunan nilai tahunan..
Sewa guna usaha termasuk ke dalam financial lease atau operational lease. Pembiayaan sewa-mereka yang mentrasfer seluruh keuangan dan resiko kepemilikan asset-adalah dikapitalisasi, sementara pinjaman dari sewa operasional akan muncul sebagai biaya pada laporan laba rugi. Kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur. Cadangan tak terduga tidak dapat diterima oleh GAAP meksiko. Pajak tangguhan disediakan dengan metode kewajiban. Biaya pension pegawai, premi pegawai senior, serta biaya PHK akan dicadangkan ketika berdasarkan perhitungan/kalkulasi dari aktuaria.

JEPANG
Pembukuan dan laporan keuangan jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Perusahaan jepang memiliki keterkaitan ekuitas tersendiri, dan sering kali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut kieretsu. Pemerintah pusat juga melakukan kontrol ketat pada banyak kegiatan di jepang, yang berarti adanya kontrol birokrasi yang ketat terhadap kegiatan bisnis, termasuk juga akuntansi. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakan ekonomi” jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan keuangan jepang. Banyak praktisi akuntansi menyembunyikan kekurangan jepang. Sebagai contoh :
1.      Perusahaan jepang menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan benar-benar menguntungkan.
2.      Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui sebesar 40 persen dari jumlah pinjaman. Hal ini mengarah pada praktik rendahnya kewajiban pensiun.
3.      Pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar.
Akuntansi “Big Bang” mulai ditunjukkan di akhir 1990-an untuk menciptakan perekonomian jepang yang sehat sehingga perusahaan menjadi lebih transparan dan membawa jepang ke arah standarisasi sosial.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi jepang berdasarkan pada tiga badan hukum : undang-undang perusahaan, undang-undang pertukaran dan sekuritas, dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Proteksi pemegang saham dan kreditor merupakan prinsip dasar dengan kepercayaan yang tinggi pada patokan harga perolehan. Pengungkapan pada kelayakan kredit dan kemungkinan untuk mendapatkan untung karna distribusi dividen menjadi hal yang diutamakan. Semua perusahaan yang didirikan berdasarka undang-undang perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan akuntansi.
Berdasarkan undang-undang perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit perusahaan yang besar. Auditor independen harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang focus pada menejerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan, serta harus dilakukan oleh akuntan publik bersertifikasi.

Laporan Keuangan
Perusahaan yang bergabung dibawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yang isinya antara lain :
1.      Neraca
2.      Laporan laba rugi
3.      Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
4.      Laporan bisnis
5.      Jadwal ekuitas
Laporan bisnis berisikan ringkasan system bisnis dan pengendalian internal meraka, serta informasi mengenai operasional, posisi keuangan, dan hasil operasional. Beberapa jadwal pendukung juga dibutuhkan, tetapi terpisah dari catatan, yaitu :
a.       Perubahan [pada obligasi dan utang jangka pendek dan panjang
b.      Perubahan pada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
c.       Aset yang dijaminkan
d.      Jaminan hutang
e.       Perubahan pencadangan
f.       Jumlah diri dan untuk pemegang saham
g.      Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan serta jumlah saham anak perusahaan
h.      Penerimaan dari anak perusahaan
i.        Transaksi dengan direktur, auditor berwenang, pemegang saham dan pihak ketiga yang menghasilkan konflik kepentingan
j.        Pembayaran gaji kepada direktur dan auditor berwenang

Patokan Akuntansi
Undang-undang perusahaan membutuhkan perusahaan besar untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan. Akun perusahaan pribadi merupakan dasar bagi laporan gabungan. Anak perusahaan dikonsolidasi jika induk perusahaan secara langsung atau tidak langsung mengontrol keuangan dan kebijakan operasional mereka. Metode pooling of interest (penyatuan saham) untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu dimana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lain. Sebaliknya, bisnis gabungan dihitung karna pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar asset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta subjek terhadap tes penurunan nilai.
Metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam perusahaan afiliasi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan finansial. Metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung proyek gabungan. Asset dan kewajiban dari anak perusahaan asing dihitung dengan tingkat kurs saat itu, pendapatan dan beban dalam rata-rata, serta penyesuaian pertukaran mata uang asing berada dalam ekuitas pemegang saham.
Persediaan yang ada harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau niali keuntungan bersih. FIFO, LIFO, serta metode rata-rata semuanya menerima metode cost-flow (arus biaya), dengan rata-rata yang paling popular. Investasi dalam saham dinilai dengan harga pasar. Asset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hokum perpajakan. Metode saldo menurun merupakan metode depresiasi yang paling umum. Asset bersih juga diuji dengan penurunan nilai.

Sumber : 
Choi, Frederick D.S dan Gary K. Meek. 2010. Akuntansi Internasional. Jakarta : Salemba Empat.

Minggu, 16 November 2014

MANIPULASI PEMBUKUAN TRANSAKSI OLEH YPPI DAN BANK INDONESIA




Kasus audit BI atas aliran dana YPPI merupakan salah satu kasus keuangan paling kontroversial pada tahun 2008, tim IT indonesia meneliti adanya penyimpangan yg dilakukan para petinggi negeri ini. terutama karena melibatkan serentetan nama anggota dewan gubernur BI dan anggota DPR terkemuka. Sebagai hasil dari laporan BPK, kasus aliran dana YPPI kini telah terangkat ke meja hijau.
Kasus Aliran dana YPPI atau YLPPI adalah murni temuan tim audit BPK. Tim tersebutlah yang menentukan rencana kerja, metode, teknik pemeriksaan, analisis maupun penetapan opini pemeriksaan kasus tersebut sesuai dngan standar pemeriksaan yang berlaku.
Perintah pemeriksaan BI dan YPPI ini dikeluarkan oleh Anggota Pembina Keuangan Negara II (Angbintama II) dan Kepala Auditorat Keuangan Negara II (Tortama II) yang membawahi pemeriksaan BI. Selama periode bulan Februari hingga Mei 2005, Tim Audit BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BI Tahun 2004. Tim Audit BPK juga memeriksa Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) yang berdiri pada tahun 1977, karena afiliasi lembaganya dengan BI.
Pada bulan Maret 2005, Tim Audit BPK di BI menemukan adanya asset/tanah BI yang digunakan oleh YLPPI. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Kantor Akuntan Publik Muhammad Thoha atas perbandingan kekayaan YLPPI per 31 Desember 2003 dengan posisi keuangannya per Juni 2003, diketahui adanya penurunan nilai asset sebesar Rp 93 miliar.
Temuan Penyimpangan
1.      Manipulasi pembukuan, baik buku YPPI maupun buku Bank Indonesia. Pada saat perubahan status YPPI dari UU Yayasan Lama ke UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kekayaan dalam pembukuan YPPI berkurang Rp 100 miliar. Jumlah Rp 100 miliar ini lebih besar dari penurunan nilai aset YPPI yang diduga semula sebesar Rp 93 miliar. Sebaliknya, pengeluaran dana YPPI sebesar Rp 100 miliar tersebut tidak tercatat pada pembukuan BI sebagai penerimaan atau utang.
2.      Menghindari Peraturan Pengenalan Nasabah Bank serta UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana dana tersebut dipindahkan dulu dari rekening YPPI di berbagai bank komersil, ke rekening yang terdapat BI, baru kemudian ditarik keseluruhan secara tunai.
3.      Penarikan dan penggunaan dana YPPI untuk tujuan berbeda dengan tujuan pendirian yayasan semula. Ini bertentangan dengan UU Yayasan, dan putusan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang menyebutkan bahwa dana YPPI digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial kemsyarakatan.
4.      Penggunaan dana Rp 31,5 miliar yang diduga untuk menyuap oknum anggota DPR. Sisanya, Rp 68,5 miliar disalurkan langsung kepada individu mantan pejabat BI, atau melalui perantaranya. Diduga, dana ini digunakan untuk menyuap oknum penegak hukum untuk menangani masalah hukum atas lima orang mantan Anggota Dewan Direksi/ Dewan Gubernur BI. Padahal, kelimanya sudah mendapat bantuan hukum dari sumber resmi anggaran BI sendiri sebesar Rp 27,7 miliar. Bantuan hukum secara resmi itu disalurkan kepada para pengacara masing-masing. Dan dana Rp 68,5 miliar

Tanggapan :
Tim Audit BPK di BI menemukan adanya asset/tanah BI yang digunakan oleh YLPPI. Manipulasi pembukuan, baik buku YPPI maupun buku Bank Indonesia. Pada saat perubahan status YPPI dari UU Yayasan Lama ke UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kekayaan dalam pembukuan YPPI berkurang Rp 100 miliar. Jumlah Rp 100 miliar ini lebih besar dari penurunan nilai aset YPPI yang diduga semula sebesar Rp 93 miliar. Sebaliknya, pengeluaran dana YPPI sebesar Rp 100 miliar tersebut tidak tercatat pada pembukuan BI sebagai penerimaan atau utang.

SUMBER :
http://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/01/siaran_pers_menanggapioey1.pdf
http://auditit50.blogspot.com/2012/11/studi-kasus.html
http://margarethaiput.blogspot.com/2011/11/kasus-kasus-yang-berhubungan-dengan.html
http://politik.news.viva.co.id/news/read/21135-bpk__kejahatan_aliran_dana_bi_ada_empat_1
http://apbusinessethic.blogspot.com/2014/03/tugas-1-kelas-b-ppak-2014-kasus.html

SKANDAL PENIPUAN KORPORASI TERBESAR OLEH OLYMPUS



Olympus, produsen kamera asal Jepang mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun atau sejak era 1980-an. Selama ini, Olympus menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi.Pengumuman ini merupakan buntut dari tuntutan mantan CEO Olympus Michael Woodford yang dipecat pada 14 Oktober silam. Woodford meminta perusahaan yang berumur 92 tahun ini menjelaskan transaksi mencurigakan sebesar US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 11 triliun. Presiden Direktur Olympus Shuichi Takayama menuding Tsuyoshi Kikukawa, yang mundur dari jabatan Presiden dan Komisaris Olympus pada 26 Oktober lalu, sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sementara Wakil Presiden Direktur Hisashi Mori dan auditor internal Hideo Yamada bertanggung jawab sebagai pihak yang menutup-nutupi. Keduanya menyatakan siap jika dituntut hukuman pidana.
Pihak Olympus menemukan sejumlah dana mencurigakan terkait akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Gyrus, pada tahun 2008 lalu senilai US$ 2,2 miliar (Rp 18,7 triliun), yang juga melibatkan biaya penasihat US 687 juta (Rp 5,83 triliun) dan pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal US$ 773 juta (Rp 6,57 triliun).
Dana-dana tersebut ternyata digunakan untuk menutupi kerugian investasi di masa lalu tersebut. Hal itu terlihat sangat gamblang ketika dalam beberapa bulan kemudian, pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal itu dihapus dari bukKasus ini dipastikan akan menyeret Olympus, beserta para direksi dan akuntannya kena tuntutan pidana untuk pasal manipulasi laporan keuangan dari para pemegang sahamnya. Banyak analis yang kini mempertanyakan masa depan perusahaan yang dibentuk pada 1919 sebagai produsen mikroskop itu.
"Ini sangat serius. Olympus sudah mengaku mengisi data palsu (di laporan keuangan) untuk menutupi kerugian selama 20 tahun. Semua pihak yang terlibat selama 20 tahun harus ikut bertanggung jawab," kata Ryosuke Okazaki, Kepala Investasi ITC Investment Partners.
Pengumuman yang mengejutkan ini juga membuat saham Olympus jatuh 29% ke posisi terendahnya dalam 16 tahun terakhir. Perusahaan ini sudah kehilangan 70% nilai pasarnya, setara Rp 5,1 triliun, sejak ditinggal Woodford, yang terus mempertanyakan investasi bodong tersebut. Pihak Olympus mengaku masih akan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut sebelum menyatakan apakah ada pihak lain yang ikut terlibat. Mori sudah dipecat pada hari yang sama, sementara auditor internal sudah meminta pengunduran diri.
Kasus yang menimpa Olympus ini langsung menjadi perhatian media lokal karena merupakan skandal penipuan perusahaan terbesar di Jepang sejak serangkaian skandal broker di era 1990-an, salah satunya adalah broker terbesar keempat di Jepang, Yamaichi Securities pada 1997. Olympus mengaku menyelewengkan sejumlah dana akuisisi tersebut dengan disalurkan ke banyak perusahaan investasi supaya tidak mudah terdekteksi. Praktik yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang setelah krisis ekonomi Jepang tahun 1990 lalu.

Tanggapan :
Selama ini, Olympus menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi. . Olympus sudah mengaku mengisi data palsu (di laporan keuangan) untuk menutupi kerugian selama 20 tahun. Olympus mengaku menyelewengkan sejumlah dana akuisisi tersebut dengan disalurkan ke banyak perusahaan investasi supaya tidak mudah terdekteksi
.

sumber :
http://apbusinessethic.blogspot.com/2014/03/tugas-1-kelas-b-ppak-2014-kasus.html